TIMIKA, Sidiknews.id – Pemerintah Distrik Kwamki Narama mengusulkan sekitar 150 unit rumah milik masyarakat untuk mendapatkan program rehabilitasi rumah dari pemerintah pusat.
Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin Habuebi, mengatakan usulan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang kondisi rumahnya sudah rusak, khususnya rumah semi permanen berbahan papan.
Hal tersebut disampaikan Edwin saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (7/9/2026).
“Untuk rehab itu saya usul banyak, sekitar 150. Memang yang kami ajukan itu, tapi kami masih kumpul juga karena dari sekian masyarakat yang ada, rumahnya rata-rata sudah rusak semua,” kata Edwin.
Menurutnya, data calon penerima telah disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mimika. Pihak distrik juga telah berkoordinasi dengan kepala dinas agar usulan tersebut segera diteruskan ke pemerintah pusat untuk diproses.
“Yang kami kasih masuk itu masyarakat yang benar-benar rumahnya sudah tidak layak, rumah dari papan semi permanen. Terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau memang tidak mampu. Itu yang utama,” jelasnya.
Edwin mengatakan realisasi program rehabilitasi tersebut masih menunggu proses dari pemerintah pusat dan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program serta ketersediaan anggaran.
Pembangunan Rumah Tunggu Situasi Keamanan
Selain program rehabilitasi, Edwin menyebut sejumlah pembangunan perumahan di Distrik Kwamki Narama bersumber dari APBD, pokok pikiran (Pokir) DPRK, maupun program pemerintah lainnya.
Untuk pembangunan yang bersumber dari APBD, pihak terkait telah melakukan pengukuran awal atau MC-0 dan menentukan titik pembangunan. Namun, pelaksanaan pekerjaan di lapangan masih menunggu situasi keamanan yang lebih kondusif.
“Dengan adanya situasi ini, kita masih menunggu situasi sudah aman baru paket-paket atau pekerjaan rumah tersebut akan dibangun,” ujarnya.
Ia mengakui kondisi keamanan berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan di beberapa titik, terutama wilayah yang mengalami konflik.
Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kampung Amole, Kampung Mikurima, Kampung Damei, Kampung Bintang Lima, Tunggu Sematua hingga Kelurahan Harapan.
Meski demikian, Edwin memastikan pemerintah tetap berupaya menjalankan program pembangunan. Pihak dari luar daerah yang hendak melaksanakan kegiatan di wilayah tersebut masih melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik dan pihak keamanan.
“Kalau memang mereka ada yang rasa takut dan perlu pendampingan, bisa kami dampingi atau pihak mana yang mendampingi. Berarti program pemerintah itu berjalan dalam situasi yang agak kurang ini,” katanya.
