Timika, Sidiknews.id — Kabupaten Mimika mendapat target pengembangan sawah rakyat seluas sekitar 7.000 hektare melalui program strategis pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan siap mendukung pelaksanaan program tersebut dan berharap kegiatan dapat mulai berjalan tahun ini.
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika, Abdul Haris Sudharmono, mengatakan desain program 7.000 hektare tersebut telah selesai dan dokumennya telah ditandatangani Bupati Mimika.
Hal tersebut disampaikan Abdul Haris saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (14/9/2026).
“Targetnya 7.000 hektare sesudah yang sudah didesain. Kalau desainnya sudah selesai, sudah ditandatangani juga oleh Pak Bupati, artinya daerah mendukung kegiatan ini,” ujar Abdul Haris.
Menurutnya, program tersebut merupakan program pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah pada prinsipnya menjadi penerima manfaat sekaligus memberikan dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan di Mimika.
“Ini dari atas, sehingga teknisnya juga kita tunggu seperti apa. Kita daerah hanya penerima manfaat saja,” katanya.
Berharap Mulai Berjalan Tahun Ini
Abdul Haris mengungkapkan, hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Namun, ia berharap Mimika dapat segera mendapatkan pelaksanaan program tersebut.
Ia menyebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diikutinya di Sorong, Mimika dinyatakan siap menerima program tersebut.
“Terakhir saya mengikuti rakor di Sorong, dikatakan bahwa Kabupaten Mimika siap. Karena banyak penolakan di daerah lain sehingga dananya dialihkan ke Timika. Kita berharap tahun ini bisa jalan,” ungkapnya.
Untuk memastikan lahan tersebut memiliki calon pengelola, DTPHP Mimika telah mengirimkan data CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan).
Namun, Abdul Haris belum dapat merinci jumlah maupun data CPCL yang telah dikirimkan karena data tersebut berada pada bidang sarana dan prasarana (PSP) DTPHP Mimika.
Iwaka Jadi Lokasi Terbesar
Dengan target mencapai 7.000 hektare, wilayah Distrik Iwaka disebut menjadi salah satu lokasi dengan potensi pengembangan terbesar.
Menurut Abdul Haris, kawasan Iwaka memiliki sejumlah lahan yang sebelumnya telah dikembangkan sebagai persawahan, termasuk di SP5 dan SP7.
“Yang paling terbesar itu adalah di Distrik Iwaka, karena di sana kan sudah ada sawah, di SP7, SP5,” jelasnya.
Selain membuka lahan baru, program tersebut juga akan menyasar lahan persawahan yang sebelumnya sudah dicetak namun kemudian tidak lagi dikelola.
“Ada juga sawah-sawah yang dulu sudah jadi sawah, tapi karena tidak diolah, kita buka kembali karena sudah jadi hutan lagi,” katanya.
Abdul Haris berharap masyarakat dapat mendukung program tersebut dan tidak melakukan penolakan terhadap pengembangan sawah rakyat.
“Tidak semua daerah mendapatkan alokasi anggaran untuk cetak sawah rakyat ini. Kita berharap tidak ada penolakan dari masyarakat,” ujarnya.
Anggaran dari Kementerian Pertanian
Terkait besaran anggaran, Abdul Haris mengatakan pihaknya belum mengetahui angka pastinya karena pembiayaan bergantung pada luas lahan yang akan dikembangkan dan bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
“Kalau anggarannya kami belum tahu, tergantung dari seberapa luasnya, langsung dari Kementerian Pertanian,” jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Mimika sendiri tidak memprioritaskan pencetakan sawah baru melalui APBD. Pemerintah daerah lebih diarahkan pada normalisasi dan intensifikasi sawah yang sebelumnya telah dibangun.
“Kalau di daerah itu kami normalisasi saja, intensifikasi sawah-sawah yang sudah pernah dibangun dulu. Kita bersihkan baru kita tanami karena masih layak,” katanya.
Ia mencontohkan sekitar 500 hektare sawah di SP5 yang telah dicetak sebelumnya. Lahan tersebut masih dapat dioptimalkan kembali setelah sebelumnya tidak dikelola secara maksimal.
Abdul Haris menilai pengembangan persawahan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, termasuk subsidi bagi petani agar kegiatan budidaya padi dapat berjalan secara ekonomis.
“Sesungguhnya tanam padi ini kan harus dibantu dengan subsidi,” pungkasnya.
