Otsus dan Masyarakat AdatPemberdayaan MasyarakatPemerintahan Daerah

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pengelola Otsus Terbesar di Mimika

7
×

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pengelola Otsus Terbesar di Mimika

Sebarkan artikel ini
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bidang dengan pengelolaan Dana Otsus terbesar di Kabupaten Mimika, sebagai bagian dari dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar masyarakat (Foto: Ilustrasi/ Sidiknews.id).

Timika, Sidiknews.id – Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang yang mendapat porsi besar dalam pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengatakan kedua sektor tersebut menjadi bagian dari sasaran prioritas penggunaan anggaran Otsus, bersama sejumlah program lainnya seperti pemberdayaan ekonomi dan UMKM.

Hal itu disampaikan Septinus saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran Otsus tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan serta sasaran penggunaannya, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pendidikan dan kesehatan itu masih memainkan porsi yang besar. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan UMKM juga menjadi salah satu prioritas,” kata Septinus.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang membuat sebagian OPD bergerak lebih hati-hati adalah ketatnya regulasi dalam pengelolaan anggaran.

Menurut Septinus, setiap keputusan dalam pelaksanaan program harus mempertimbangkan aturan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

“Banyak kegiatan yang mungkin setiap OPD tidak mengambil risiko. Ada konsekuensi hukum yang berdampak, sehingga mereka kadang tidak mengambil keputusan yang risikonya tinggi,” jelasnya.

Karena itu, Bappeda terus mendorong OPD agar lebih proaktif dalam menjalankan program, namun tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Septinus menegaskan, percepatan penyerapan bukan berarti OPD harus menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kualitas pelaksanaan. Setiap belanja harus diarahkan pada program yang sesuai sasaran dan memberikan dampak kepada masyarakat.

“Kita harap penyerapan itu lebih tepat sasaran ke masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *