Timika, Sidiknews.id – Puskesmas Mapurujaya mengusulkan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Asmat untuk mempermudah pelayanan kesehatan, khususnya rujukan pasien dalam kondisi gawat darurat yang belum memiliki dokumen kependudukan di Mimika.
Kepala Puskesmas Mapurujaya, Ona Bunga, menyampaikan persoalan tersebut saat memberikan pertanyaan dan masukan dalam kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat asal Asmat cukup banyak tinggal di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya, termasuk kawasan Poumako dan sekitarnya. Sebagian warga masih menggunakan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar di Kabupaten Asmat.
Kondisi ini, kata Ona, kerap menjadi kendala ketika petugas puskesmas harus merujuk pasien ke rumah sakit, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Yang menjadi masalah adalah di saat pasien gawat darurat, kami di puskesmas bingung karena tidak memiliki data. Ini kami mau rujuknya ke mana?” ungkapnya.
Menurutnya, petugas puskesmas tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang berobat. Namun, ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan, keterbatasan data kependudukan dapat mempersulit proses koordinasi dengan rumah sakit tujuan.
Ona mencontohkan, pihaknya pernah membutuhkan waktu hampir tiga jam untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan rumah sakit yang dapat menerima pasien. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pasien ibu melahirkan, bayi, dan balita yang membutuhkan penanganan segera.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Asmat dapat membangun kerja sama agar persoalan administrasi kependudukan tidak menghambat proses rujukan pasien darurat.
Selain itu, ia meminta agar puskesmas di Mimika diberikan akses komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Asmat, sehingga petugas dapat melakukan koordinasi ketika menghadapi pasien yang identitasnya belum dapat dipastikan.
“Kami berharap ke depan ada kerja sama antara pemerintah Asmat dan Mimika supaya masyarakat tetap bisa dilayani, khususnya dalam kondisi emergensi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dukcapil Kabupaten Asmat, Marselinus Belekubun, mengatakan kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pelayanan dan penyelesaian dokumen kependudukan masyarakat.
Ia menyebut komunikasi dengan sejumlah fasilitas kesehatan telah dilakukan, termasuk dengan RS Mitra Masyarakat (RSMM), untuk membantu mempercepat penanganan administrasi kependudukan warga yang belum memiliki dokumen lengkap.
“Kunci dari segala sesuatu untuk kita mempercepat dokumen kependudukan masyarakat yang belum memiliki identitas adalah kolaborasi dan sinergi bersama, sehingga masyarakat bisa memiliki dokumen kependudukan,” kata Marselinus.
Ia juga menyampaikan adanya rencana penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan administrasi kependudukan masyarakat lintas wilayah.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, serta Dukcapil Kabupaten Mimika dan Kabupaten Asmat dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat, memperoleh penanganan tanpa terkendala proses administrasi.
